"when skill meet power..."

WeLCoMe to My RooM.......


Welcome... SelamaT DatanG... Sugeng Rawuh... 谢谢... 감사... Semoga BermanfaaT...

"Perbedaan Windows XP, Vista, Windows 7 & Linux"

Ada banyak persamaan dan ada pula banyak perbedaan antara Linux dan Windows.
Berikut ini beberapa perbedaan yang ada di Linux dan Windows.
1. User Interface
Di Windows, Kita tidak banyak memiliki pilihan user interface. Sebagai misal, di Windows 95/98 Kita hanya mengenal user interface bawaan Windows 95/98. Kita sedikit lebih beruntung jika menggunakan Windows XP, karena Kita bisa berpindah dari interface milik Windows XP ke Windows 98 yang lebih ringan.
Di Linux, kita bisa menemukan banyak macam user interface. Dan biasanya pilihan user interface ini dapat Kita sesuaikan dengan spesifikasi komputer atau lingkungan kerja. Misalnya, pada komputer yang lambat kita bisa menggunakan user interface yang ringan, seperti XFCE atau Fluxbox.
Atau jika Kita menyukai gaya Mac, Kita bisa memilih desktop model GNOME atau menggunakan utility Docker. Dan jika Kita terbiasa di Windows dan memiliki komputer yang cukup cepat, Kita bisa memilih desktop KDE.
Dengan KDE, Kita masih bisa memilih untuk menggunakan gaya Windows XP ataupun Windows Vista. Pilihan dan variasinya sangat banyak di Linux, Kita bisa mengatur sesuai dengan favorit Kita.
2. Sekuriti dan Virus
Salah satu masalah utama di Windows yang paling sering Kita temukan adalah virus dan spyware. Dari tahun ke tahun permasalahan ini bukan semakin mengecil tetapi malah semakin membesar. Ini semua terjadi karena banyak lubang keamanan di Windows yang bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Linux diturunkan dari sistem operasi Unix yang memiliki tingkat sekuriti lebih kuat. Itu sebabnya tidak ada banyak virus di Linux dan kalaupun ada tidak bisa berkembang biak dengan pesat dan biasanya tidak mampu membawa kerusakan yang besar.
Sekalipun tidak sepenting di Windows, Kita tetap bisa menemukan program-program anti virus di Linux, seperti ClamAV dan F-Prot. PCLinux telah menyediakan anti virus ClamAV yang bisa ditemukan pada menu Start > Applications > FileTools > KlamAV.
3. Spyware
Spyware adalah suatu masalah yang cukup umum di dunia Windows. Biasanya program spyware mengamati, mengumpulkan dan mengirimkan data Kita ke suatu server. Untuk hal yang lebih positif, program ini biasanya dipergunakan untuk keperluan marketing.
Sayangnya, ada juga yang berniat buruk yaitu dengan mencuri identitas, kartu kredit, dan tindakan negatif lainnya.
Tidak banyak program spyware yang menginfeksi Linux mengingat cara kerja Linux yang lebih susah untuk ditembus. PCLinux telah menyediakan pre-instal Firewall untuk melindungi sistem Kita dan bisa diaktifkan melalui PCLinux Control Panel.
Instalasi dan Kelengkapan Program
Windows adalah sistem operasi, itu sebabnya Windows tidak menyediakan banyak program setelah diinstal. Kalaupun ada mungkin Kita hanya akan menemukan Internet Explorer, Media Player, Notepad, dan beberapa program kecil lainnya.
Ini sangat berbeda dengan Linux. Sekalipun Linux juga suatu sistem operasi, tetapi Linux disertai dengan banyak program didalamnya. Setelah diinstal, Kita akan menemui banyak program dari hampir semua kategori program. Sebut saja kategori Office Suite, Multimedia (Sound, Video, Graphics), Internet (Browser, Email, Chat, Downloader, Messenger, Torrent, News), 3D, Games, Utility, dll.
Dengan waktu instalasi yang hampir sama, Kita bukan hanya mendapatkan suatu sistem operasi tetapi juga semua program yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari di Linux.
4. Konfigurasi Sistem
Kita mungkin sering mendengar di Linux Kita perlu menyunting file secara manual melalui command line. Sebagian berita ini benar, tetapi dengan PCLINUX Control Center konfigurasi sistem bisa Kita lakukan semudah point n click. PCLINUX memiliki deteksi perangkat keras yang baik sehingga hampir semuanya berjalan secara otomatis. Dan hampir semua program di PCLINUX disertai dengan konfigurasi yang sudah siap pakai. Sebagai contoh, browser Internet telah disertai dengan sejumlah plug-ins. Tidak perlu men-download dan menginstal plug-ins flash ataupun yang lainnya.
5. Hardware Support
Kita sering mendengar suatu hardware tidak bekerja di Linux. Hal ini terjadi karena pembuat hardware tidak menyediakan driver versi Linux. Untungnya, belakangan ini cukup banyak vendor yang sudah memberikan dukungan driver Linux. Dan pengenalan Linux akan hardware semakin lama semakin meningkat sehingga mulai jarang terdengar permasalahan hardware di Linux.
6. Menangani Crash
Linux secara umum terlihat sebagai sistem operasi yang stabil. Dan jika Kita membandingkan Linux dengan Windows 95/98/ME, Linux jauh lebih stabil. Windows XP – jika Kita mengikuti petunjuk sistemnya dengan baik – akan cukup stabil.
Dan seperti halnya dengan Windows, suatu saat Kita juga akan menemui masalah di Linux. Sekalipun jarang, tetapi program yang crash atau hang bisa saja terjadi. Ini adalah suatu fakta dari kehidupan di dunia komputer.
Sekalipun demikian ada beberapa perbedaan di Windows dan Linux. Unix dan Linux mempunyai sifat multi-user. Linux menjalankan aplikasi secara berbeda dengan Windows. Ketika suatu aplikasi terkunci, Kita dapat mematikannya dengan mudah. Cukup menekan kombinasi tombol Ctrl + Esc, dan Kita dapat memilih aplikasi (atau proses) mana yang bermasalah.
Dan jika sistem grafis yang terkunci, Kita bisa berpindah ke command-prompt (dengan menekan Ctrl+Alt+F1) dan membunuh proses software secara manual. Kita juga mempunyai pilihan untuk merestart desktop saja dengan menekan Ctrl+Alt+Backspace. Ini berarti Kita tidak harus melakukan reboot sekalipun sistem Linux sedang mengalami masalah.
7. Partisi Harddisk
Linux tidak mengenal penamaan drive C: untuk suatu partisi. Semua drive disatukan dalam suatu sistem penyimpanan yang besar. Folder /mnt merupakan tempat untuk Kita mengakses semua media yang ada di komputer, baik partisi lain, CD-ROM, Floppy, ataupun FlashDisk.
Belakangan KDE telah memperudah akses ke media dengan menyediakan sistem Storage Media yang dapat diakses melalui My Computer ataupun file manager Konqueror.
8. Penamaan File
Linux menggunakan “/” untuk memisahkan folder dan bukannya “\” yang biasa digunakan DOS/Windows. Linux bersifat case-sensitive, ini berarti file “Hello.txt” berbeda dengan file “hello.txt”. Linux juga tidak terlalu memperhatikan ekstensi file. Jika Kita mengubah nama file “Hello.txt” menjadi “Hello”, Linux masih tetap mengetahui bahwa file ini adalah suatu teks. Dan ketika Kita mengklik file “Hello”, Linux secara otomatis tetap akan membuka program editor teks.
9. Kemudahan dan Keamanan
Kita mungkin sudah mengetahui, bahwa sebagai user biasa (bukan Root) Kita tidak bisa menulis file di sembarang folder. User biasa hanya memiliki akses tulis di folder home mereka. Sebagai user biasa, Kita tidak akan bisa mengubah bagian penting dari sistem Linux. Ini memang terkesan terlalu membatasi dan merepotkan, tetapi cara ini jauh lebih aman, karena hanya orang tertentu yang mempunyai akses Root saja yang bisa menyentuh sistem. Bahkan viruspun tidak bisa dengan mudah menyentuh sistem Linux. Itu sebabnya Kita tidak banyak mendengar adanya virus di Linux.
Hal ini berbeda jauh dengan Windows yang sangat rentan dengan virus. Ini terjadi karena user biasa di Windows juga sekaligus mempunyai hak sebagai administrator. Kebanyakan pemakai Windows tidak mengetahui hal ini, sehingga sistem mereka sangat rentan dengan serangan virus. Windows Vista sekarang telah mengadopsi sistem sekuriti Linux ini.
10. Defragment
Di Linux Kita tidak akan menemukan program untuk men-defrag harddisk. Kita tidak perlu melakukan defragment di harddisk Linux! Sistem file Linux yang menangani ini secara otomatis. Namun jika harddisk Kita sudah terisi sampai 99% Kita akan mendapatkan masalah kecepatan. Pastikan Kita memiliki cukup ruang supaya Linux menangani sistemnya dan Kita tidak akan pernah mendapatkan masalah deframentasi.
11. Sistem File

Windows mempunyai dua sistem file. FAT (dari DOS dan Windows 9x) dan NTFS (dari Windows NT/2000/XP). Kita bisa membaca dan bahkan menyimpan file di sistem FAT dan NTFS milik Windows. Hal ini tidak berlaku sebaliknya, Windows tidak akan bisa membaca atau menyimpan file di sistem Linux.
Seperti halnya Windows, Linux memiliki beberapa macam file sistem, diantaranya ReiserFS atau Ext3. Sistem ini dalam beberapa hal lebih bagus dari FAT atau NTFS milik Windows karena mengimplementasikan suatu tehnik yang disebut journaling. Jurnal ini menyimpan catatan tentang sistem file. Saat sistem Linux crash, kegiatan jurnal akan diselesaikan setelah proses reboot dan semua file di harddisk akan tetap berjalan lancar.
Berikut ini adalah perbedaan mendasar WINDOWS 7 dengan versi-versi sebelumnya :
1. GADGET
Di WINDOWS 7, hampir mirip seperti VISTA, untuk memunculkan gadget harus melakukannya secara manual. Yaitu dengan klik kanan desktop dan pilih Gadgets. pilih gadget yang diinginkan, dan gadget akan muncul di sebelah kanan desktop. Misalnya saja jam, kalender, slide show foto, dan lain sebagainya.
2. Display Settings
Di WINDOWS 7 ada fitur ORIENTATION yang bisa memutar-mutar layar menjadi portrait atau landscape. Bahkan jika kompi anda mendukung, akan muncul opsi koneksi ke proyektor. Seperti computer yang display VGA ne memakai intel. Jadi layar atau tampilan bisa di putar – putar
3. Windows Experience Index ( WEI )
WEI memang terus meningkat sesuai dengan perkembangan hardware ke depan.Di WINDOWS 7 saja,range nilai WEI ditingkatkan menjadi 1.0-7.9. Bukan tidak mungkin jika di versi berikutnya, range nilai WEI menjadi lebih besar.
4. Calculator
Jika di Windows sebelumnya calculator hanya ada 2 mode yaitu biasa atau scientific, tetapi di WINDOWS 7, ada dua tambahan mode lagi, yaitu programmer dan statistic. Bahkan disediakan template untuk perhitungan konsumsi bahan bakar, dan pinjaman.
5. Interface Ribbon
Kalo sudah make OFFICE 2007 pasti sudah ga asing lagy dengan fasilitas ribbon. Di WINDOWS 7, ribbon juga dihadirkan pada kedua aplikasi standar, Paint dan Wordpad. Khusus untuk Wordpad, sekilas tampilannya mirip dengan Word 2007. Sangat berbeda sekali dari Wordpad versi-versi sebelumnya.
6. PowerShell
PowerShell adalah Command Prompt yang bener dirombak abis, jadi kita terbebas dari batch script yang dimiliki DOS. PowerShell di WINDOWS 7 sudah terintegrasi langsung, jadi kita tidak harus mendownloadnya terlebih dahulu seperti pada versi-versi windows sebelumnya.PowerShell tersedia dalam dua jenis, yaitu Windows PowerShell V2 ISE ( Integrated Scripting Environment ) dan Windows PowerShell V2. Bedanya, pada PowerShell V2 ISE disertakan GUI dan menyediakan debugger, syntax highlight , dan fiutr tab
7. Koneksi Wireless yang Lebih Mudah
Koneksi wireless di Windows 7 cukup dilkakukan dengan satu kali klik saja, karena sudah tersedia ikon koneksi yang simpel dan efektif.
8. HomeGroup
HomeGroup adalah teknologi untuk sharing di jaringan, dan menyediakan tiga fungsi dasar. pertama, HomeGroup akan mengidentifikasi dan menghubungkan diri dengan lainnya pada home network. kedua, HomeGroup mengizinkan kita untuk memutuskan apa yang akan disharing dengan user lain. ketiga, HomeGroup mengizinkan kita untuk melihat dan mengakses resource yang disharing oleh PC lain di dalam HomeGroup. HomeGroup juga menyediakan password bagi PC lain yang akan bergabung di dalamnya. Password tersebut dihasilkan secara otomatis oleh Windows.
Selanjutnya adalah cara mengkoneksikan 2 komputer ( peer 2 Peer )
Jenis koneksi komputer yang secara umum di dukung oleh System-system Operasi versi terakhir saat ini ada 3 jenis yaitu:
- Infrared Connection – yaitu komputer-komputer yg akan di koneksikan harus mempunyai port infrared (IR), koneksi jenis ini banyak di manfaatkan oleh para pengguna komputer Laptop di mana umumnya laptop di dalamnya sudah terpasang port(IR).
- Direct Cable Connection – yaitu memanfaatkan port serial atau paralel yang ada di hampir semua komputer memakai kabel paralel atau serial. koneksi jenis ini jaman sekarang sudah jarang sekali di pakai.
- Ethernet – yaitu menggunakan Ethernet Card yang di pasang dan di install di PC serta kabel UTP sebagai perantara nya, Jenis koneksi yang inilah yang paling populer dan paling banyak di gunakan di mana-mana dari tingkat jaringan kecil sampai jaringan besar. ini yang akan saya bahas di sini.
Secara singkat dan simple-nya untuk menghubungkan 2 komputer atau membuat suatu jaringan komputer kecil atau besar ada 2 hal pokok yang perlu di lakukan:
- Pertama menyiapkan perangkat penghubung koneksi seperti : kabel UTP, Hub atau switch, Router (bila di perlukan),…
- Kedua memberikan alamat TCP/IP di setiap Ethernet Card PC yang akan di hubungkan,
MENYIAPKAN PERANGKAT PENGHUBUNG
Menghubungkan 2 komputer langsung tanpa menggunakan hub atau switch dapat dengan mudah dilakukan dengan menyiapkan kabel UTP yang di pasang Connector RJ45 dengan susunan kabel cross, yang merupakan lawan dari kabel straight-through deng urutan sebagai berikut:
STRAIGHT
—————————
Kabel 1 Oranye – garis putih
Kabel 2 Oranye
Kabel 3 Hijau – garis putih
Kabel 4 Biru
Kabel 5 Biru – garis putih
Kabel 6 Hijau
Kabel 7 Coklat – garis putih
Kabel 8 Coklat
—————————
CROSS
—————————
Kabel1 Hijau – garis putih
Kabel 2 Hijau
Kabel 3 Oranye – garis putih
Kabel 4 Biru
Kabel 5 Biru – garis putih
Kabel 6 Oranye
Kabel 7 Coklat – garis putih
Kabel 8 Coklat
—————————
Kabel cross berbeda dengan kabel straight-through karena salah satu ujung yang memancarkandan menerima ditukar. Komputer yang terhubung ke hub biasanya menggunakan kabelstraight-through,
Jadi ujung pertama urutan standart (straight) dan pada ujung lainnya kabel pada urutan 1 ditukar 3, dan pada urutan 2 di tukar 6
Kabel 1 Menjadi 3
Kabel 2 Menjadi 6
Kabel 3 Menjadi 1
Kabel 4 Biru
Kabel 5 Biru – garis putih
Kabel 6 Menjadi 3
Kabel 7 Coklat – garis putih
Kabel 8 Coklat
Bila susunan kabel yang di perlukan sudah siap maka tinggal memasukan ke connector RJ45lalu di tekan dengan Crimp Tool…
MEMBERIKAN ALAMAT TCP/IP
Sebelum memberikan alamat TCP/IP tentu terlebih dahulu harus di pastikan Ethernet Card atau banyak juga menyebut LAN Card harus sudah terpasang dan ter-install Driver-nya di tiap PC yang akan di hubungkan. Mainboard generasi sekarang kebanyakan sudah ada Onboard Ethernet Card nya, bila belum ada bisa di beli dan di pasang serta di install Driver-nya.
Untuk memberi TCP/IP sekarang kita ambil contoh pada konfigurasi menggunakan Win xp,untuk OS lain nya kurang lebih juga sama, yang penting kan logika-nya…!Klik -> start –> Setting –> Network Connections –> klik-kanan Local are Connections–>Properties –> pada jendela Local are Connections Properties : pilih –> Internet Protocol(TCP/IP) –>klik Tab Properties –> lalu pilih : Use the following IP address –>lalu isikan IP address kelas C,
Seperti gambar di atas IP address PC utama/Server adalah:
IP address:
192.168.0.1 (IP default dari OS Windows)
Subnet mask
255.255.255.0
default gateway:–di kosongkan aja untuk tahap ini–
IP address PC lain/client nya adalah:
IP address:
192.168.0.1 (IP default dari OS Windows)
Subnet mask
255.255.255.0
default gateway
192.168.0.1 ( Boleh juga di tidak di isi ,IP dari PC utama yang nantinya berguna untuk sharing internet)
Ok..sampai tahap ini bila kabel UTP dengan susunan Cross tadi sudah terpasang RJ45 sekarang tinggal mengetes koneksi, yaitu memasukan ujung-ujung Connector RJ45 ke masing-masing Ethernet Card di PC, lalu bisa di tes dengan cara menge-Ping nya dari menu Run–>klik–>Start–> Run–> ketik –>ping 192.168.0.1 (IP PC utama, yang di ping dari PC lainnya, atau kebalikannya), bila “Reply” maka koneksi “Sukses”…..atau bisa juga di tes langsung melalui Sharing Files, Drive atau Folder…cara untuk sharing ini tentu mudah tinggal –>klik-kanan pada Drive atau folder yang akan di sharing–>Sharing and Security–>lalu pilih Options Sharing.

sumber : http://www.indogamers.com

Manajemen Perkreditan..(part1)

1.Latar Belakang
Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut
Oleh karena itu hubungan antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan usaha dari perusahaan dengan eksistensi perkreditan mempunyai koefisien korelasi yang sangat erat, baik bersifat negatif maupun dalam sifatnya yang positif.
Sedangkan apabila ditinjau dari sisi yang lain yaitu dari sudut pandangan perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana yang berbentuk perkreditan tersebut, maka kredit akan mempunyai suatu kedudukan yang sangat istimewa, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang sebab antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada dimasyarakat.
Sektor perkreditan tetap merupakan kegiatan yang penting dari suatu industri perbankan baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun pada negara-negara yang telah maju, karena “kredit” sebagai salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha dapat diibaratkan sebagai darah bagi makhluk hidup.
1.1.Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit
1.2.1. Pengertian Kredit
Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank.berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ‘penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga’. Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti trercantum dalam pasal 1 UU No. 10 tahun 1998. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank.
1.2.2.Tujuan Kredit
Tujuan kredit adalah :
1.Mencari keuntungan
Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2.Membantu usaha nasabah
Dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3.membantu pemerintah
semakin banyak kredit yang disalurkan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
1.2.3.Fungsi Kredit
Fungsi-fungsi kredit dalam garis besar besarnya adalah sebagai berikut :
1.kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
2.Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
3.Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4.Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
5.Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
6.Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
7.Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

PEMBAHASAN
2.1.Macam dan Jenis Kredit
Pada prinsipnya, kredit itu Cuma satu macam saja, yaitu uang bank yang dipimjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang, disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan : sifat penggunaan, keperluan, jangka waktu, cara pemakaian dan jaminan atas kredit-kredt yang diberikan bank.
Jenis kredit-kredit tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
A. Jenis kredit menurut sifat penggunaan, adalah :
1.Kredit Konsumtif.
Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
2.Kredit Produktif.
Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
B.Jenis kredit menurut keperluannya, adalah :
1.Kredit Produksi / eksploitasi.
Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas / mutu hasil produksi.
2. Kredit Perdagangan.
Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari sesuatu barang.
3. Kredit Investasi.
Kredit investasi ini diberikan oleh bank kepada para pengusaha untuk keperluan investasi.
C.Macam kredit menurut jangka waktu, adalah :
1.Kredit jangka pendek.
Yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya 1 tahun. Jadi pemakaian kredit itu tidak melebihi 1 tahun.
2. Kredit jangka menengah.
Yaitu kredit yang berjangka antara 1 sampai dengan 3 tahun.
3. Kredit jangka panjang.
Yaitu kredit yang berjangka melebihi 3 tahun.
D. macam / jenis kredit menurut cara pemakaian, adalah :
1. Kredit Rekening Koran Bebas.
Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek dan rekening koran pinjamannya di isi menurut besarnya kredit yang diberikan (maksimum kredit yang ditetapkan). Debitur atau nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan.
2.Kredit Rekening Koran Terbatas.
Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang via rekeningnya.
3.Kredit Rekening Koran Aflopend.
Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.
4.Revolving credit.
Sistem penarikan kredit sama dengan cara Rekening Koran Bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.
E. Macam kredit menurut jaminannya, adalah :
1.Unsecured Loans.
Yaitu kredit yang diberikan” tanpa jaminan” . Dalam dunia perbankan di Indonesia bentuk ini belum lazim dan malahan dilarang oleh Bank Sentral.
2.Secured Loans.
Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan.
2.2. Prinsip-prinsip Perkreditan.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C.
Kelima prinsip tersebut yaitu :
1.Character.
Yaitu adanya kenyakinan dari pihak Bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2.Capacity.
Yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank.
3.Capital.
Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
4.Collateral.
Yaitu Barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
5.Condition of Economy.
Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
1.Pemahaman masing-masing jenis usaha yang akan dibiayai dengan kredit, hal ini dapat dimengerti bahwa dimasyarakat terdapat ribuan usaha yang mengandung permasalahan yang satu sama lainnya jelas berbeda, sedangkan di lain pihak aparat perbankan tetap dituntut untuk selalu akrab dengan permasalahan-permasalahan tersebut.
2.Masalah perkreditan bersifat “ Kasuasistis” artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya, dari kondisi ini maka aparat perbankan harus mempunyai daya analistis yang cukup tajam dan secara cepat harus mampu pula mengadakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para nasabahnya.
3.dalam kegiatan perkreditan banyak tersangkut dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering berubah dari suatu periode ke periode yang lainya.
4.Adanya perang Irak dengan AS memberikan pengaruh pada pasar keuangan.

KREDIT PERBANKAN

Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek pendekatan berikut ini:

1. Menurut tujuan pemberian
2. Menurut penggunaan
3. Menurut jangka waktu kredit
4. Menurut bentuk jaminan
5. Menurut Status Hukum Debitur
6. Menurut segmen usaha
7. Menurut sifat pemakaian dana
8. Menurut sumber pembiayaan
9. Menurut golongan debitur
10. Menurut dasar kebijaksanaan
11. Kredit Non Cash (Non Cash Loan)

1. Menurut Tujuan

Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh kredit dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan nasabah yang bidang usahanya adalah perdagangan (ditujukan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha), baik dalam bentuk kredit revolving maupun kredit dalam bentuk nonrevolving. Contohnya adalah kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor. Jenis kredit komersial misalnya :

- pinjaman rekening Koran (overdraft facility)

- pembiyaan giro mundur

- pinjaman aksep (demand loan)

- anjak piutang (factoring)

- pinjaman berjangka (term loan)

- bank garansi (bank guarantee)

1. Kredit konsumtif yaitu, yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian barang tertentu bukan keperluan usaha (aktivitas produktif) melainkan untuk pemakaian (konsumsi) dan merupakan pinjaman yang bersifat nonrevolving. Jenis kredit konsumtif misalnya :

- Kredit pemilikan rumah

- Kredit pemilikan kendaraan

- Kartu kredit (credit card)

- Kredit konsumtif lainnya

1. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi debitur. Kredit ini mencakup antara lain kredit untuk pembelian bahan baku dan pembayaran upah.
2. Menurut Penggunaan
3. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk tujuan komersial yaitu membuat perusahaan mampu menjalankan usahanya sekalipun arus kas masuk untuk sementara lebih kecil dari arus kas keluar. Besarnya kredit modal kerja dapat diketahui dengan menghitung selisih terbesar antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar. Besar maksimum selisih tersebut menunjukkan jumlah dana yang harus didukung oleh perbankan.
4. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur agar dapat membeli barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, moderniasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian usaha baru.
5. Menurut Jangka Waktu Kredit

Berdasarkan jangka waktu pengembalian, kredit dapat dibedakan menjadi ;

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk kelancaran usaha, khususnya penyediaan dana untuk modal kerja.
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu di atas satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan-perusahaan besar atau kredit investasi perusahaan-perusahaan kecil.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Umumnya kredit jangka panjang digunakan untuk membiayai investasi. Makin besar investasinya, makin panjang jangka waktu pembayarannya. Dalam kasus-kasus khusus, yaitu untuk investasi yang mencapai ratusan miliar rupiah bahkan triliunan rupiah, jangka waktu kredit bisa mencapai puluhan tahun. Misalnya kredit untuk pembangunan hotel berbintang lima atau pabrik kimia raksasa yang investasinya mencapai lebih dari dua puluh tahun.
4. Menurut bentuk Jaminan

Berdasarkan waktu jaminan, kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan karena adanya jaminan dari debitur, baik berupa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Namun kadang-kadang jaminan yang diberikan bukan barang atau asset financial, melainkan seseorang atau pribadi yang sangat dipercaya oleh bank. Jika terjadi sesuatu yang merugikan dengan kredit, maka orang tersebutlah yang dimintai pertanggungjawaban.
2. Kredit tanpa jaminan yaitu pemberian kredit dengan tidak berdasarkan barang jaminan. Kredit tanpa jamina biasanya diberikan kepada nasabah lama yang oleh pihak bank telah diketahui benar-benar memiliki reputasi baik dalam membayar angsuran pinjaman (sangat dikenal, teruji, dan dipercaya oleh pihak bank). Selain itu kredit jenis ini dikabulkan oleh bank jika prospek usaha debitur sangat baik dan terkait dengan reputasi debitur tersebut.

1. Menurut Status Hukum Debitur

Berdasarkan status badan hukum debitur, kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit bagi debitur korporasi, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur berstatus badan hukum (corporate loans) dan dalam jumlah kredit berskala menengah/besar.
2. Kredit bagi debitur perorangan, yaitu kredit yang diberikan bagi debitur berstatus perorangan (personal loans) dan jumlah kredit berskala kecil.
3. Menurut Segmen Usaha

Berdasarkan segmen usaha debitur, kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit pertanian, yaitu kredit yang disalurkan kepada sektor usaha pertanian seperti peternakan dan perkebunan.
2. Kredit industri, yaitu kredit yang disalurkan kepada sektor industri, baik industri rumah tangga, industri kecil maupun industri besar, misalnya industri garmen, tempe, kerajinan tangan, farmasi, otomotif dan lain-lain.
3. Kredit jasa, yaitu kredit yang disalurkan kepada sektor jasa baik UKM maupun besar.
4. Kredit pertambangan yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
5. Kredit perdagangan, restoran dan hotel yaitu kredit yang diberikan kepada usaha perdangan,hotel, dan restoran, misalnya kredit kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
6. Kredit koperasi yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
7. Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi
8. Kredit konstruksi yaitu kredit yang diberikan pada usaha pembangunan dan perbaikan jalan, pasar, lapangan udara, dan lain-lain.
9. Menurut Sifat Pemakaian Dana

Berdasarkan sifat pemakaian dana, kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Kredit Revolving, yaitu kredit yang dananya dapat ditarik berulang-ulang artinya kredit dapat ditarik sekaligus atau secara bertahap tergantung pada kebutuhan debitur.
2. Kredit Non-Revolving, yaitu dana yang ditarik sekaligus dan pelunasannya dilakukan secara bertahap maupun sekaligus.
3. Menurut Sumber Dana Pembiayaan

Berdasarkan sumber dana pembiayaan, kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang sebagian sumber dana pembiayaannya diperoleh melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
2. Kredit Pihak Ketiga, yaitu kredit yang sebagian sumber dana pembiayaannya diperoleh dari dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito)
3. Menurut Golongan debitur
4. Kredit kepada penduduk, adalah kredit yang diberikan kepada penduduk, warga negara atau perusahaan yang mempunyai status penduduk Indonesia.
5. Kredit bukan kepada penduduk, adalah kredit yang diberikan kepada bukan penduduk Indonesia tetapi kepada warga negara asing atau perusahaan yang berstatus perusahaan asing (PMA).
6. Menurut dasar kebijaksanaan
7. Kredit umum, adalah kredit-kredit yang diberikan oleh bank, lebih ditekankan pada untung rugi dan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku atau dikenal dengan ketentuan bank teknis.
8. Kredit prioritas, adalah kredit yang penyalurannya berdasarkan prioritas yang disyaratkan oleh pemerintah, misalnya kredit untuk usaha skala kecil.
9. Kredit Non Cash (Non Cash Loan)
10. Bank Garansi (Bank Guarranty)

Bank garansi (bank guarranty) adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban/janji.

1. Letter of Credith (L/C)

Fasilitas letter of credith (L/C) diberikan kepada nasabah untuk memperlancar transaksi arus barang, terutama transaksi perdagangan internasional.

1. RENCANA KEBIJAKAN KREDIT

Rencana kebijakan kredit dimaksudkan sebagai penyusunan segenap komponen yang mengatur perihal perkreditan bank, baik prosedur, jumlah kredit, maupun jangka dan tingkat bunga kredit yang disusun dan dijadikan pedoman bank untuk melaksanakan penyaluran kredit kepada debitur .

Rencana kebijakan kredit yang telah disusun juga digunakan sebagai acuan dalam menilai seberapa besar nilai keberhasilan penyaluran kredit. Menurut Siswanto Sutojo (1997 : 224) kebijakan kredit bank yang komperehensif terdiri dari tiga bagian yaitu :

- kebijakan umum

- prosedur pemberian dan pengeluaran kredit

- pedoman khusus dalam menangani jenis kredit tertentu.

1. Kebijaksanaan Umum

Kebijakan umum kredit menyangkut: sasaran yang ingin dicapai, strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu kredit dan jaminan yang dikehendaki dan batas wewenang persetujuan/pemberian kredit.

1. Sasaran yang ingin dicapai

Beberapa contoh sasaran yang sering dicantumkan dalam kebijaksanaan kredit bank.

 Pangsa pasar di seluruh daerah operasi dan di setiap sub daerah operasi.

 Tingkat loans to deposit ratio

 Pertumbuhan jumlah harta, volume kredit dan modal sendiri.

 Tingkat keuntungan baik dalam jumlah mata uang maupun dalam satuan rasio profibilitas.

Daerah operasi bank tidak terbatas pada batas geografis negara. Oleh karena itu bank yang beroperasi di beberapa macam sasaran yang berbeda, sesuai dengan pertimbangan masing-masing negara di mana mereka beroperasi. Tingkat loans to deposit ratio yang ditetapkan juga berbeda-beda. Sebagai contoh di negara-negara tertentu bank ingin mencapai loans to deposit ratio sebesar 70% sedangkan karena berbagai macam pertimbangan khusus di negara yang lain mereka menginginkan loans to deposit ratio sebesar 60%.

1. Strategi pokok penyaluran kredit

Salah satu strategi pokok yang perlu dituangkan dalam kebijaksanaan umum kredit, adalah perpaduan kredit (credit mixed) yang diinginkan bank. Seperti halnya sasaran yang ingin dicapai, perpaduan kredit wajib diutarakan secara konkrit bilamana mungkin dikwantifisir.

Strategi pokok yang kedua yang tidak kalah pentingnya dibanding yang pertama adalah indikasi likuiditas keuangan yang ingin dipertahankan. Hal tersebut disebutkan karena likuiditas keuangan akan menentukan tingkat intensitas kegiatan penyaluran kredit, serta penentuan batasan waktu jangka waktu kredit yang akan disalurkan.

1. Daerah Pemasaran

Luas daerah pemasaran yang dilayani bank akan tergantung dari berbagai macam faktor antara lain, jumlah dana yang dapat dikuasai, faktor persaingan, jumlah permintaan kredit dari masing-masing daerah dan sejauh mana kemampuan bank memonitor debitur yang jauh letaknya dari kantor pusat atau kantor cabang.

1. Standar Mutu Kredit dan Jaminan

Untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta meminimalisir resiko kredit di dalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu kredit. Jumlah permintaan kredit yang diterima bank, seringkali tidak sedikit. Padahal jumlah kredit yang dapat memenuhi syarat untuk dipenuhi, biasanya hanya sedikit. Oleh karena itu untuk menghemat waktu petugas bank yang menanganinya, syarat-syarat umum dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan.

1. Batas Wewenang Memberikan Persetujuan Kredit

Kebijaksanaan umum wajib menentukan batas jumlah kredit yang dapat disetujui oleh tiap jenjang pejabat yang diberi wewenang mengabulkan permintaan kredit.

Sebagian besar bank menentukan pemberian kredit di atas jumlah tertentu memerlukan rekomendasi atau persetujuan komite kredit. Batas jumlah kredit yang dapat disetujui untuk kredit berjaminan, biasanya lebih besar dibandingkan dengan kredit yang sepadan tetapi diberikan tanpa jaminan.

1. Prosedur Pemberian dan Pengawasan

Kebijakan kredit juga berisikan tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi baik oleh bank maupun oleh debitur. Secara garis besar prosedur pemberian kredit menyangkut tiga permasalahan :

1. Standar dokumentasi kredit
2. Perlindungan melalui program asuransi
3. Pengawasan kredit
4. Pedoman Khusus Penanganan Kredit Tertentu

Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang berbeda seringkali tidak sama, karena tiap sektor ekonomi mempunyai kondisi khusus yang tidak sama dengan sektor ekonomi yang lain. Kredit sektor perkebunan misalnya mempunyai kondisi khusus yang berbeda dengan kredit industri manufaktur, perdagangan maupun perikanan. Oleh karena itu cara penanganan kredit sektor perkebunan tidak seluruhnya sama dengan cara penanganan kredit industri manufaktur.

Hal yang sama berlaku dalam penanganan kredit yang dipergunakan untuk tujuan yang berbeda. Cara menangani kredit pemberian rumah misalnya, tidak akan sama dengan penanganan kredit untuk pembelian bahan baku pabrik.

Dalam kebijaksanaan kredit di samping kebijaksanaan umum, pedoman khusus dalam menangani kredit untuk masing-masing sektor ekonimi dan penggunaan tersebut di atas perlu diberikan secara formal dan tertulis.

1. ANALISA PERMOHONAN KREDIT

Berdasarkan perdekatan teknis, antara bank yang satu bisa berbeda dengan bank yang lainnya dalam hal menganalisis permohonan kredit calon debitur, namun hakekatnya dasar dan tujuan analisis sama di antara bank-bank tersebut

Pada umumnya langkah yang dilakukan bank sampai dengan menganalisis permohonan kredit meliputi :

1. Permohonan kredit

Tahap pertama dalam proses pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Permohonan ini bisa diajukan secara tertulis tetapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan secara lisan. Pada tahapan ini bank (account officer) berkenalan dengan calon debitur, terutama apabila calon debitur tersebut bukan merupakan nasabah bank.

Pada kontak awal ini masing-masing pihak saling berkenalan. Calon debitur mengemukakan maksudnya secara sekilas. Apabila calon debitur sama sekali baru bagi bank, ia menceritakan secara singkat usahanya (apabila ia seorang pengusaha) atau tentang pekerjaannya (apabila ia seorang karyawan). Pada saat itu juga calon debitur mengajukan jumlah kredit yang ia ingin peroleh dari bank serta tujuannya. Bisa juga terjadi calon debitur menyerahkan fotocopi surat jaminan yang akan dimasukkan ke bank seperti sertifikat tanah, BPKP, dan lain-lain.

1. Aspek-aspek Yang Dipertimbangkan Dalam Pemberian Kredit
2. Pengumpulan Data dan Pengamatan Jaminan

Apabila permohonan kredit dinilai layak maka pihak bank dalam hal ini petugas Account Officer (AO) akan mengadakan pengumpulan data lapangan baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bisnis calon debitur antara lain :

 Identitas calon debitur

 Bidang usaha, lokasi dan lama usaha

 Daftar supplier (seperti nama dan alamat) untuk usaha tersebut dan sistem pembelian apakah pembelian dilakukan secara tunai (cash) atau secara kredit. Apabila pembelian dilakukan dilakukan dengan sistem kredit, bagaimana kebijakan kredit yang diterapkan (sistem pembayarannya).

 Daftar langganan (seperti nama dan alamat) serta sistem penjualan yang diterapkan calon debitur, apakah penjualan secara tunai atau dilakukan secara kredit. Apabila secara kredit bagaimana sistem pembayarannya.

 Data keuangan seperti omzet, laba, dan lain-lain. Apabila ada, AO akan meminta laporan keuangan calon debitur (baik yang telah diaudit maupun yang belum) meliputi laporan rugi laba dan neraca untuk memperoleh gambaran mengenai struktur keuangan calon debitur.

 Apabila ada, AO juga akan meminta fotokopi rekening koran beberapa bulan terakhir. Apabila calon debitur memiliki fasilitas kredit di bank lain, ia juga akan mencari tahu tentang kondisi kredit tersebut seperti jenis kredit, jumlah fasilitas, suku bunga, dan kondisi lainnya.

 Untuk badan hukum (PT, CV) juga dikumpulkan data mengenai manajemen perusahaan selain akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya.

 Apabila usaha yang akan dibiayai adalah usaha baru, AO perlu mengetahui rencana-rencana kerja calon debitur untuk usaha barunya seperti manajemen, rencana pemasarannya, rencana produksi dan lain-lain.

 Untuk calon debitur yang merupakan karyawan murni tentu saja data yang dikumpulkan tidak akan sekompleks yang diuraikan di atas, biasanya untuk karyawan data yang dikumpulkan adalah:

1. Nama perusahaan tempat ia bekerja, lamanya ia bergabung dengan perusahaan tersebut, serta jabatan calon debitur. Seringkali calon debitur diminta daftar riwayat pekerjaannya.
2. Besarnya penghasilan per bulan yang biasanya dibuktikan dengan surat keterangan gaji.
3. Sumber dan jumlah penghasilan tambahan apabila ada.
4. Jumlah tanggungan seperti jumlah anak.
5. AO juga perlu mengetahui apakah karyawan tersebut memiliki kredit yang lain. Hal ini perlu diketahui karena pada umumnya kredit yang diminta karyawan adalah kredit konsumsi (seperti KPR) sehingga jika ia memiliki kredit di tempat lain (yang dilakukan secara cicilan), hal tersebut langsung mempengaruhi kemampuan mengangsur kredit.
6. Analisis Kredit

Tahap yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit adalah penentuan layak atau tidak permohonan kredit calon debitur. Di sisi pihak bank, khususnya AO dituntut objektif dan konsisten atas hasil analisa dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan kredit.

Dalam dunia perbankan prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep 5C; yaitu :

1. Character (watak)

AO harus mencari tahu sifat-sifat dari calon debitur. Hal ini terutama berhubungan dengan kemauan dari calon debitur untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Bank selalu ingin kredit yang diberikannya dapat kembali (dilunasi) pada waktunya. Bank akan berusaha memberi kredit hanya kepada debitur yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap persetujuan yang dibuat. Analisis ini lebih cenderung merupakan analisa kualitatif yang tidak terbaca dengan angka-angka yang disajikan. Tanpa itikad yang baik dari debitur lebih baik kredit tidak diberikan.

Untuk memperoleh informasi tersebut seorang AO dapat melakukannya dengan mencari informasi melalui:

 Sesama account officer baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Seringkali nasabah bercerita tentang pihak lain yang berhubungan kepada AO yang memegang account-nya .

 Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan calon debitur. Misalnya sama-sama pedagang mobil bekas, perusahaan tekstil dan lain-lain.

 Supplier atau mitra dagang dari pemohon. Dengan mencari informasi dari supplier AO dapat mengetahui sistem pembelian yang diperoleh pemohon dan ketetapan membayar dari calon debitur. Dengan demikian AO dapat mengetahui sejauh mana calon debitur mampu memenuhi kewajibannya.

1. Capacity (kapasitas)

Pada analisa ini bank berusaha mengetahui kemampuan manajemen mengoperasikan perusahaannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank secara rutin dan pada saat jatuh tempo. Kapasitas ini menunjukkan kemampuan riil dari perusahaan untuk merealisasikan rencana yang telah dibuatnya. Sebagian aspek ini dapat dibaca dari laporan keuangan yang disediakan perusahaan seperti kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun solvabilitas atau kebutuhan jangka panjang yang jatuh tempo), rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencapai laba dari hasil operasinya), dan aspek keuangan lain yang merupakan refleksi kemampuan manajemen. Di samping angka-angka, aspek kapasitas ini juga harus dianalisis secara kualitatif, yaitu kemampuan manajemen meliputi umur, pengalaman di bidangnya, dan pendidikan. Untuk mengukur kemampuan ini maka sering kali AO meminta daftar riwayat hidup dari calon debitur atau manajemennya apabila calon debitur adalah perusahaan.

1. Capital (modal)

Analisis aspek capital ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang ikut dipikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek.

1. Condition (kondisi)

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel ekonomi makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional, maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi (walaupun tidak terlepas juga bank perlu memperhatikan variabel lainnya seperti kondisi politik, perundang-undangan, dan lain-lain)

1. Collateral (jaminan)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan di masa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai (marketability).

Selain konsep/prinsip 5C tersebut di atas dalam prakteknya bank juga seringkali menetapkan dasar penilaian lain yang sering disebut dengan prinsip 7P dan prinsip 3R; yaitu:

1. Personality

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan, dan sebagainya), hobi, keadaan keluarga (istri, anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

1. Purpose

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, atau untuk membeli rumah atauuntuk tujuan lainnya. Selain itu apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan. Misalnya, tujuan atau keperluan kredit untuk perkapalan sedangkan line of business bank dalam bidang pertanian.

1. Prospect

Yang dimaksud dengan prospect adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan keadaan ekonomi perdagangan, keaadaan ekonomi/perdagangan sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power (kekuatan pendapatan/keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

1. Payment

Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengambilannya.

1. Profitability

Menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur, bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya.

1. protection

Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan barang, orang atau asuransi.

1. Parti

Bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas.

Tujuh unsur dalam konsep 7P sebenarnya mempunyai kesamaan dengan lima unsur dalam 5C. Misalnya unsur kepribadian memiliki kesamaan dengan unsur karakter. Sedangkan unsur tujuan, prospek, dan pembayaran dapat memperjelas unsur kapasitas dalam konsep 5C. Unsur perlindungan dalam 7P mungkin dapat disamakan dengan kollateral dalam konsep 5C.

Prinsip 3R

Tiga komponen dalam prinsip 3R adalah:

1. Tingkat pengembalian usaha (return)
2. Kemampuan membayar kembali (repayment)
3. Kemampuan menanggung resiko (risk bearing ability)

Unsur-unsur yang dibahas dalam konsep 3R sebenarnya telah dibahas dalam analisis aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Hanya saja konsep 3R memberi penekanan kepada aspek finansial dari analisis kredit.

1. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis, bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan).

Menurut Muchadarsyah Sinungan (1993 : 263), pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai kegiatan bank. Langkah pengamanan ini dimulai sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit. Dalam menyusun rencana dengan sekaligus perhitungan plafon, bank telah memperhitungkan berbagai segi yang dapat dijangkau oleh kemampuan operasional. Mengatur alokasi kredit ke arah sektor-sektor yang bervariasi, diberikan kepada nasabah-nasabah mana serta dengan jumlah plafond berapa dan sebagainya, merupakan langkah-langkah untuk menjaga keamanan kredit. Dengan demikian pengawasan kredit menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi:

1. Preventif Control

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan kredit.

1. Refresif Control

Merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi.

Tujuan Pengawasan Kredit

Secara rinci tujuan atau sasaran pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Agar penjagaan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik, untuk menghindarkan penyelewengan baik dari intern maupun ekstern bank.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
3. Untuk memajukan efisensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang telah ditetapkan.
4. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dan penggarisan dalam manual perkreditan dalam pencapaian sasaran.

Sarana Pengawasan Kredit

Sarana pengawasan dalam perkreditan adalah sama dengan sarana administrasi perkreditan namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Sarana pengawasan yang mempunyai tingkatan yang tertinggi adalah perundang-undangan yang mengatur perbankan dan kegiatan perdagangan pada umumnya dan yang khususnya mengatur perkreditan.

Tingkatan berikutnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Pemerintah Daerah dan terakhir Keputusan Manajemen Bank. Agar ketentuan-ketentuan di atas dapat berjalan dengan baik maka perlu dituangkan dalam bentuk sarana pengawasan sebagai berikut :

 Hardware (perangkat keras), meliputi berbagai bentuk formulir standar, berbagai alat tulis kantor, alat deteksi dokumen palsu, mesin-mesin tik, mesin hitung, computer, filling cabinet, alat komunikasi, alat transportasi dan lain sebagainya.

 Tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia, sebagai tenaga pelaksana dan staf, agar perangkat-perangkat keras tersebut dapat berfungsi dengan baik sebagai operator atau sebagai pengelolanya.

 Software (perangkat lunak), agar perangkat keras dan tenaga kerja tersebut dapat berfungsi dengan baik dan terarah, maka perlu ada kumpulan, aturan main yang disusun secara sistematis yang berlaku dalam organisasi bank maupun yang berlaku secara khusus dalam bidang perkreditan.

Perangkat lunak yang diperlukan sebagai pengawasan antara lain meliputi buku pedoman kerja (manual perkreditan) yang disusun secara lengkap, sistematis dan up to date karena akan dipakai sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Bila ada ketentuan atau kebijakan yang khusus secepat mungkin diimplementasikan, dapat juga dituangkan dalam bentuk surat edaran, untuk penyempurnaan buku manual perkreditan.

MISTERI CENTURY...


Dari awal pendiriannya sampai dengan akhir-akhir ini, bank Century bagaikan selebritis yang selalu diterpa gosiip miring dan gak pernah sepi dari pemberitaan (spt di infotainment itu lho…!!). Hmmm…. Bahkan yang lebih parah lagi, semua mata tertuju ke Bank Century, dari aparatur negeri sampai para kuli. Ya, Century adalah Century yang didalamnya banyak sekali misteri, problem, polemik, dan semua pihak terkesan punya argumen yang paling benar. Padahal dalam kenyataannya polemik, masalah dan misteri di bank Century belum terselesaikan. Mungkin butuh waktu untuk menyelesaikannya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah masalah di bank Century ini akan terselesaikan tuntas atau mungkin berhenti di  Tak heran jika  DPR-pun ujuk gigi membantu masalah ini (niatnya sich baek, tp mudah-mudahan saja gak berhenti d tengah jalan kaya kasus BLBI kemaren). Sekelumit Misteri di Bank Century akan di jelaskan pada postingan ini.

Dikucurkannya modal penjaminan untuk Bank Century (century) sebesar Rp 6,76 triliun berdasarkan hasil pembahasan dan keputusan KSSK berbuah masalah. Keputusan penggelontoran dana fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dipertanyakan banyak pihak, baik dari sisi masyarakat, mau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan munculnya usulan hak angket kasus century. Alasan penetapan Bank Indonesia bahwa Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik juga disinyalir penuh rekayasa dan memiliki dasar yang kurang kuat. Terkaitnya isu Century dengan isu besar pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yaitu adanya indikasi keterlibatan pejabat teras Kepolisian semakin menempatkan kasus Century sebagai kasus prioritas yang harus dituntaskan. Kasus yang ditengarai sebagai cikal-bakal munculnya kekisruhan politik dan hukum ini harus didudukkan dengan terang agar publik secara luas mengetahui dan dapat bersama-sama mengawal penuntasan dari kasus ini.

Diserahkannya hasil Audit Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Panitia Hak Angket DPR RI pada tanggal 20 November 2009 memberikan gambaran yang cukup gamblang terkait Kasus Bank Century. Hasil Audit ini meskipun dinilai belum mengungkap semuanya, misalkan aliran dana dari para aktor yang dipandang menikmati kucuran dana century, akan tetapi sudah dipandang cukup untuk menunjukan adanya indikasi awal Korupsi dan Kejahatan Perbankan yang terjadi dengan indikasi keterlibatan banyak pihak baik dari sisi otoritas pengawasan perbankan, Pemerintah dan pihak pemilik Bank.


STATUS BANK CENTURY
Sejak tanggal 29 Desember 2005, Bank Century dinyatakan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif sesuai dengan surat BI No. 7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia. Hal ini karena Surat-surat Berharga (SSB) valuta asing dan penyaluran kredit yang berpotensi menimbulkan masalah. Status ini terus disandang oleh Bank Century hingga tanggal 6 November 2008, saat ditetapkan menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Sejak tanggal 6 Nopember 2008, PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005 dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

Pada tanggal 13 Nopember 2008, PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana pre-fund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank di-suspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut, pada tanggal 14 Nopember 2008 sampai dengan 20 Nopember 2008, transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan Bank pada kliring tanggal 13 Nopember 2008. Pada tanggal 20 Nopember 2008, berdasarkan Surat No. 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Selanjutnya, sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 Nopember 2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.


aturan dan penyalahgunaan wewenang, kasus ini dapat ditindaklanjuti secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait indikasi tindak pidana Korupsi dan Kepolisian terkait indikasi tindak pidana pencucian uang. Berbagai temuan terkait kasus ini juga dapat ditindaklanjuti oleh panitia hak angket DPRRI untuk mempertanyakan sejauh mana indikasi-indikasi yang ada melibatkan otoritas pemerintahan dan otoritas keuangan yang disinyalir mengandung indikasi kerugian Negara hingga triliunan rupiah.

Indikasi Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan Temuan Hasil Audit Investigatif oleh BPK tanggal 20 November 2009.
Hasil Audit Investigatif BPK yang diserahkan kepada DPR RI tertanggal 20 November 2009 memaparkan 8 temuan penting, sejak kisah meleburnya (merger) 3 Bank hingga penggelapan dana di Bank Century. Pada intinya, temuan-temuan yang ada mencoba mengkonfirmasi satu hal, yaitu bahwa penyelamatan Bank Century adalah sebuah keputusan yang keliru dan diambil dengan tidak memperhatikan berbagai catatan praktek perbankan yang tidak sehat juga kinerja perbankan yang buruk. Dengan demikian, keputusan menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah terhadap Bank Century sangat beresiko untuk diselewengkan. Indikasi korupsi terkait dengan kasus ini terutama terlihat dari terjadinya pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut beberapa catatan indikasi kecurangan dari laporan BPK:
I.                   Terkait Merger 3 bank
II.                Terkait Penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP)
III.                Terkait Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS).
IV.                Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS.

I. Indikasi kecurangan Terkait Penggabungan (Merger) 3 Bank
Sebelum penggabungan 3 Bank, Bank Pikko dan Bank CIC memiliki permasalahan terkait surat-surat berharga (SSB) dan Capital adequacy ratio (CAR). Merger ini diduga untuk menghindari penutupan Bank Pikko dan Bank CIC yang kondisinya tidak sehat. Sejak penggabungan, status Bank Century selalu bermasalah. Terdapat beberapa Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BI diduga memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan:
1) Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap lancar untuk memenuhi performa CAR.
2) Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak lulus fit and proper test.
3) Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test.
4) Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan disclaimer.
Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut:
1) Akuisi Bank Danpac dan Bank Picco tidak sesuai dengan ketentuan BI.
2) Surat izin Akuisisi Chinkara atas bank Picco dan Bank Danpac tetap dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara.
3) BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukan Bank tersebut di dalam Skema merger.
4) Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 2001-2003 hasil pemeriksaan BI pada ke-3 Bank menemukan indikasi pelanggaran yang signifikan.
5) Adanya perlakuan Surat-surat Berharga (SSB) yang semula macet menjadi lancar dengan rekomendasi KEP (komite evaluasi perbankan).

Catatan Tambahan:
Sejak tahun 2005-2007 hasil pemeriksaan BI menemukan adanya pelanggaran BMPK dalam kegiatan Bank Century naum tidak diambil tindakan tegas. Terhadap pelanggaran posisi devisa neto (PDN) seharusnya dikenakan denda sebesar Rp 22 miliar, namum BI memberikan keringanan dengan hanya membayar 50%-nya atau sebesar Rp 11 miliar. Dua bulan setelah penggabungan (merger), yaitu 28 Februari 2005, posisi CAR Bank Century negatif (-132%). Hal ini disebabkan oleh adanya aset SSB sebesar $203 juta yang berkualitas rendah dan $116 juta diantaranya masih dikuasai pemegang saham. BI menyetujui untuk tidak melakukan PPAP (penyisihan penghapusan aktiva tetap) terhadap SSB tersebut meskipun sesuai dengan Peraturan BI (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum, seharusnya dilakukan PPAP sebesar 100%. Sesuai dengan ketentuan seharusnya BI telah menetapkan Bank Century ada status bank dalam pengawasan khusus, yaitu sejak tanggal 31 Oktober 2005 (setelah hasil pemeriksaan BI atas Bank Century dipublikasikan). Namun atas usul Direktur Pengawasan Bank 1 dan disetujui oleh Deputi Gubernur 6, Bank Century hanya dikenai status Bank dalam pengawasan intensif. Terhadap pembiaran ini, terjadi penundaan penetapan status Bank dalam pengawasan khusus terhadap Bank Century selama kurang lebih 3 tahun (31 Oktober 2005 – 6 November 2008).

II. Penyaluran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)
Sejak bulan Juli 2008, Bank Century (BC) telah mengalami kesulitan likuiditas dan bergantung pada pinjaman uang antar-bank (PUAB). Karena PUAB sulit diperoleh, hingga tanggal 27 Oktober 2008, BC telah melanggar pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% dari dana pihak ketiga (DPK). BC kemudian menyurat ke Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dengan tembusan ke Direktorat Pengawasan Bank (DPBI) untuk mengajukan kepada BI fasilitas repo aset. Surat ini dilayangkan 2 kali, yaitu:
1) Tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun (pengajuan fasilitas repo aset).
2) Tanggal 3 November 2008 sebesar Rp 1 triliun (menyampaikan tambahan data aset kredit).

Posisi CAR Bank Century saat mengajukan FPJP (posisi 30 September 2008) sebesar positif 2,35%. Pada saat tersebut berlaku ketentuan BI (PBI) No. 10/26/PBI/2008 bahwa fasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Dengan demikian Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat menerima FPJP. Namun pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah PBI tentang persyaratan pemberian FPJP dari semula minimal CAR 8% menjadi CAR positif. Hal ini diduga untuk memuluskan Bank Century menggunakan fasilitas FPJP. Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per-14 November 2008. BI kemudian menyetujui pemberian fasilitas FPJP kepada Bank Century per-tanggal 14 November 2008 yaitu sebesar Rp 689,39 miliar, dengan perincian sebagai berikut:
• Tanggal 14 November 2008 dicairkan sebesar Rp 356,81 miliar
• Tanggal 17 November 2008 dicairkan sebesar Rp 145,26 miliar
• Tanggal 18 November 2008 dicairkan sebesar Rp 187,32 miliar



 

 

III. Terkait Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS).
A. Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik
Sejak tanggal 4 November 2008 BI menetapkan Bank Century sebagai Bank di dalam pengawasan khusus dan menempatkan pengawas. Berikut perubahan susunan Komite Audit dan Kepengurusan Bank Century antara Juni tahun 2008 hingga Juni tahun 2009.
Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tanggap 20 November 2008 (pkl. 19.44) BI menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal. Penetapan ini berdasarkan pertimbangan:
1) CAR Bank Century tertanggal 31 Oktober 2008 pada posisi negatif (-3,53%) dan dinilai tidak bisa ditingkatkan menjadi positif 8% sehingga dinilai tidak bias membayar utang (insolvent). Hal ini ditunjukan dengan pemegang saham yang tidak bisa menambah modal, dan upaya mengundang investor baru gagal.
2) Meskipun kondisi likuiditas giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah tertanggal 19 November 2008 positif 1,85% (Rp 134 miliar) namun terdapat kewajiban RTGS dan kliring yang belum diselesaikan sebesar Rp 401 miliar sehingga GWM rupiah negatif. Selain itu terdapat kewajiban yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2008 sebesar Rp 458 miliar.

Kondisi Bank Century dinilai tetap tidak dapat ditingkatkan likuiditasnya, meskipun telah dicairkan FPJP sebesar Rp 689 miliar. Hal ini disebabkan penarikan dana dari nasabah yang jauh lebih besar. Penentuan kondisi Bank Century sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan dasar MOU – On Cooperation Between The Financial Supervisory Authorities, Central Banks and Finance ministries of European Union; On Cross-Border Financial Stability (tertanggal 1 Juni 2009). Sesuai dengan MOU ini, disepakati 4 aspek dasar dalam penentuan dampak sistemik yang diukur dengan menggunakan indikator kuantitatif, yaitu:
1) aspek institusi keuangan
2) aspek pasar keuangan
3) aspek sistem pembayaran
4) sektor riil
Meskipun ke-empat aspek di atas mesti diukur dengan indikator kuantitatif, namun BI hanya menerapkan satu faktor saja secara kuantitatif, yaitu aspek institusi keuangan, yaitu terhadap aspek fungsi, hubungan dengan nasabah, ukuran bank, keberlanjutan (sustainability) dan keterkaitan. Hasilnya adalah Bank Century tidak terlalu berfungsi penting dalam industri perbankan dengan DPK Bank/DPK Industri hanya sebesar 0,68 %. Kredit Bank/Kredit Industri juga hanya 0,42%. Dalam pelayanan nasabah juga terlihat bahwa fasilitas kredit Bank Century 76,58% atau mayoritas diberikan untuk modal kerja, 21,79% untuk industri pengolahan, 22,93% untuk perdagangan, restoran dan hotel, dan 28,47% untuk jasa-jasa dunia usaha. Namun jika dilihat dari pangsa kredit terhadap kredit industri perbankan (0,42%) perannya relative kecil. Dari segi perhimpunan dana 84,82% dihimpun dalam bentuk deposito. Dari sisi ukuran bank juga relatif kecil, yaitu aset bank/aset industri hanya 0,72%, DPK bank/DPK industri 0,68% dan Kredit Bank/Kredit Industri juga hanya 0,42%. Selain itu, fungsi substitusi terkait keberlanjutan bisnis bank untuk bank sejenis juga cukup banyak bank berjenis sama dengan Bank Century.
Dalam hal ini, ditemukan relatif signifikan kaitan Bank Century dengan Bank lain yang ditunjukan dengan transaksi antar-bank aktiva/total aset yang mencapai 24,28% dan transaksi antar-bank pasiva/total kewajiban yang mencapai 19,34%. Namun, di dalam memberikan kesimpulan terkait aspek sistemik ini, BI menambahkan saru faktor lagi, yaitu aspek psikologi pasar. Dengan memunculkan aspek ini, penentuan terhadap 3 indikator lain berdasarkan MOU dilakukan secara kualitatif. Dengan berdasarkan aspek ini, BI mengambil kesimpulan; ”bahwa akan terjadi ketidakpastian yang tinggi terutama terhadap psikologi pasar masyarakat yang selanjutnya dapat memicu gangguan/ketidakpastian di pasar keuangan dan sistem pembayaran”.

B. Pengambilan Keputusan Kucuran Dana Sebesar Rp 6,76 triliun oleh KSSK
Terhadap surat Gubernur BI No. 10/232/GBI/Rahasia tertanggal 20 November 2008 tentang Penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal dan Penetapan Tindak Lanjutnya, Departemen Keuangan dan LPS melakukan rapat konsultasi KSSK pada tanggal 14, 17, 18, 19 dan 20 November 2008. KSSK kemudian mengadakan rapat pada tanggal 21 November 2008. Rapat didahului dengan presentasi dari BI. Pada rapat ini banyak pihak yang tidak setuju dengan argumentasi BI yang menyatakan Bank Century akan berdampak sistemik. Terhadap pendapat yang tidak setuju BI menyatakan bahwa:” sulit untuk mengukur apakah akan berdampak sistem atau tidak karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah besarnya ongkos yang timbul jika dilakukan penyelamatan. Melihat kondisi yang tidak menentu lebih baik mengambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir cost. Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda hingga Jumat sore karena Bank Century tidak memiliki cukup dana untuk re-fund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu. Dalam rapat KSSK tanggal 21 November pukul 04.25- 06.00 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan selaku ketua KSSK, Gubernur BI selaku anggota KSSK dan Sekretaris KSSK diputuskan Bank Century sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik dan menetapkan penanganannya kepada LPS. Hasil keputusan ini kemudian dibawa di dalam rapat Komite Koordinasi pada hari yang sama antara Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner LPS yang kemudian menyerahkan penanganan Bank Century kepada LPS untuk dilakukan sesuai dengan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan. Kondisi Bank Century memburuk selama periode November 2008 sehingga BI kemduian memunculkan data baru mengenai kebutuhan dana untuk penyertaan modal sementara (PMS) LPS untuk penyelamatan Bank Century. Dana PMS kemudian membengkak dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,76 triliun. Berikut hasil assessment oleh BI terhadap posisi
CAR Bank Century: 






Dana total Rp 6,76 triliun kemudian dikucurkan bertahap berdasarkan hasil rapat dewan
komisioner (RDK) LPS sebagai berikut:



Terhadap penyaluran dana ini, dan munculnya data kebutuhan PMS tambahan yang sangat besar terhadap Bank Century dapat disampaikan bahwa BI tidak memberikan informasi mengenai  resiko penurunan CAR yang disebabkan oleh penurunan kualitas aset yang seharusnya diketahui lebih awal oleh BI. Hal ini antara lain disebabkan oleh adannya beberapa hal:
1) Dugaan rekayasa akuntansi yang selama ini dilakukan oleh Bank Century dengan tidak menerapkan PPAP secara benar.
2) Dugaan adanya LC dan kredit fiktif.
3) Dugaan penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pemilik/pengurus Bank Century sebelum diambil alih oleh LPS.
Legalitas Keputusan KSSK
Terkait dengan penyaluran dana yang diputuskan oleh KSSK yang Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 4 tahun 2008 Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) pada 15 Oktober 2008. Dalam Perpu ini diatur soal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Terkait dengan hal ini, Rapat Paripurna DPR RI tertanggal 18 Desember 2008 telah memutuskan agar pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang JPSK. Artinya KSSK telah berjalan dengan tanpa persetujuan penuh oleh DPR RI. Dengan demikian, otoritas atau kewenangan KSSK sebenarnya belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat secara konstitusional, sehingga segala keputusan yang dihasilkan juga masih dapat dipertanyakan.
Terkait dengan pengucuran dana ke Bank Century, jika mengacu pada persetujuan DPR RI, sejumlah Rp 2,88 triliun masih disalurkan oleh LPS tanpa dukungan pengesahan atau persetujuan DPR atas dasar KSSK.

IV. Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS
Tanggal 6 November BI melarang BC dalam mengijinkan penarikan dana giro, tabungan dan deposito dari pihak-pihak terkait dengan bank dan atau pihak lain yang ditetapkan BI. Hal ini tertulis di dalam surat Deputi Gubernur BI kepada direksi BC No.10/9/DpG/DPBI/Rahasia tertanggal 6 November 2008. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 6 November 2008 hingga 10 Agustus 2009 (setelah perubahan status dari SSU menjadi pengawasan intensif). Temuan BPK selama periode SSU tersebut telah terjadi penarikan DPK oleh pihak terkait BC, yaitu:
1. Periode sebelum FPJP (6-13 November 2008) sebesar Rp 344,015 miliar
2. Periode FPJP (14 – 21 November 2008) sebesar Rp 273,842 miliar
3. Periode PMS (24 November 2008 – 10 Agustus 2008) sebesar Rp 320,797 miliar Total penarikan dana oleh pihak terkait BC selama periode SSU adalah sebesar Rp 938,654 miliar.


Indikasi kecurangan
Dari konstruksi kasus ‘penyelamatan’ Bank Century seperti dijabarkan di atas dapat diperjelas potensi indikasi korupsi yang terjadi yang menyangkut 2 unsur korupsi, yaitu unsur penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan sebagai berikut:
• Terhadap Pihak BI, atas:
i. Keterlambatan penetapan Bank Century sebagai Bank di bawah pengawasan khusus BI, ditunjukan dengan nilai CAR Bank Century yang merosot pada 31 Oktober 2005 (-132%).
ii. Dugaan Rekayasa perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 diganti menjadi PBI No.10/30/PBI/2008.
iii. Persetujuan pemberian FPJP yang bertentangan dengan peraturan BI, terhadap posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang baru. iv. Dugaan menyembunyikan informasi yang sebenarnya terkait latar belakang BC pada saat usulan penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik.
• KSSK, atas:
i. Pengambilan keputusan sebelum mendapatkan pengesahan/persetujuan DPR terkait dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 4 tahun 2008 Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
ii. Keputusan penyaluran PMS yang terkesan dipaksakan, jika didasarkan pada argumentasi BI yang hanya dibangun atas analisis kualitatif yang lemah terkait dampak psikologi pasar yang berantai. Hal ini juga tidak konsisten dengan dasar MOU yang digunakan di dalam penentuan kondisi ‘berdampak sistemik’ yang seharusnya didukung oleh analisis kuantitatif.

Selain berbagai pihak di atas, terdapat juga indikasi penyimpangan penggunaan dana FPJP dan PMS sebagai berikut:
• Penarikan dana oleh pihak terkait setelah penetapan Bank Century sebagai Bank di dalam pengawasan khusus oleh BI. Padahal BI meminta kepada Bank Century untuk tidak mengijinkan penarikan dana atas rekening simpanan milik pihak yang terkait dengan Bank Century atau pihak lain yang ditetapkan oleh BI. Nilai uang yang ditarik sebesar Rp 454,898 miliar, USD 2, 22 juta, AUD 164,81 ribu dan SGD 41,18 ribu.
• Pada tanggal 14 November 2008, ada permintaan dari RT yang meminta kepada Kabag Operasional Bank Century Cabang Surabaya-Kertajaya untuk memindahkan deposito milik salah satu nasabah senilai USD 91 juta ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan, Jakarta. Setelah berpindah, DT dan RT mencairkan dana milik nasabah tersebut senilai USD 18 juta pada tanggal 15 November 2008. Uang ini kemudian digunakan oleh DT untuk menutupi kekurangan bank notes yang selama ini telah digunakan untuk keperluan pribadi DT. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh Bank Century dengan dana yang berasal dari FPJP.
• Laporan keuangan Bank Century yang berada di bawah pengawasan LPS menunjukkan selama 6 bulan di tahun 2009 terjadi penurunan kewajiban terhadap nasabah dalam bentuk simpanan, dari Rp. 10,82 triliun pada Desember 2008 menjadi Rp. 5,18 triliun pada Juni 2009. Diduga selama 6 bulan tersebut terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Pertanyaan penting yang harus dilontarkan adalah, siapa saja yang menerima dana sebesar Rp. 5,64 triliun itu?

Diharapkan dengan adanya pemetaan yang lebih terang terkait berbagai indikasi pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang, kasus ini dapat ditindaklanjuti secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait indikasi tindak pidana Korupsi dan Kepolisian terkait indikasi tindak pidana pencucian uang. 


Tetapi kita juga tidak hanya cukup dengan memetakan suatu masalah, tapi justru penyelesaian dari misteri bank Century inilah yang harus kita nantikan, apakah pemerintahan SBY mampu menyelesaiakan polemik  ini apa tidak???? Oke kita tunggu saja hasilnya.. Biar bagaimanapun pasti kebenaran akan terungkap!!!!




Sumber : public accountability review