Nurhidayat RooM

Empat Kebijakan BI di Sektor Perbankan Tahun 2010

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

Thursday, April 8, 2010

Bank Indonesia (BI) menetapkan empat kebijakan utama berbasis insentif dan disinsentif guna memperkuat ketahanan dan meningkatkan peran fungsi intermediasi perbankan pada 2010.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2009 bertajuk 'Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional' yang dipublikasikan BI di Jakarta, Kamis 8 April 2010 disebutkan, belajar dari pengalaman dalam menghadapi krisis ekonomi global dua tahun terakhir, empat kebijakan utama perbankan 2010 itu adalah:

Pertama, peningkatan ketahanan sistem perbankan. Kebijakan ini akan ditempuh melalui beberapa langkah yaitu penguatan pengaturan, pemantapan sistem pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia, serta pendalaman pasar keuangan.

Langkah penguatan pengaturan dilakukan melalui penyesuaian peraturan permodalan untuk tujuan memperkuat ketahanan bank terhadap risiko, peraturan transparansi laporan keuangan, peningkatan kualitas implementasi tata kelola organisasi yang baik, serta peningkatan efektivitas manajemen risiko.

Kebijakan pemantapan sistem pengawasan bank akan dicapai di antaranya dengan penyempurnaan dan penguatan metode dan praktik pengawasan berbasis risiko, penguatan ketentuan operasional pengawasan bank, penyempurnaan ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, serta peningkatan kerja sama dengan otoritas pengawas lembaga keuangan nonbank baik di dalam maupun luar negeri.

Kebijakan penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia akan dilakukan dengan memantapkan kembali stuktur perbankan yang menyelaraskan skala usaha dengan kebutuhan permodalan, guna mempertinggi kemampuan menyerap risiko usaha.

Selain itu, Bank Indonesia akan memperbaiki ketentuan yang mencakup antara lain mengenai merger, konsolidasi, sumber dana akuisisi bank, persyaratan badan yang dapat mengakuisisi bank, peran pemilik perorangan/keluarga, serta persyaratan pengembangan usaha.

Kebijakan pendalaman pasar keuangan diarahkan untuk mendorong pengembangan produk-produk keuangan yang sekaligus dapat digunakan bank sebagai alternatif penyaluran dan penempatan dana secara produktif bagi sektor riil khususnya pembiayaan infrastruktur.

Dengan demikian pasar uang diharapkan menjadi lebih likuid dan bank tidak terlalu bergantung terhadap pendapatan dari penempatan pada instrumen Bank Indonesia.

Kedua, peningkatan intermediasi perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Peraturan yang akan disempurnakan di antaranya meliputi giro wajib minimum (GWM), optimalisasi, dan efisiensi kegiatan operasional bank, kemudahan persyaratan kegiatan devisa yang dapat mendorong pemberian kredit.

Bank Indonesia juga akan mendorong terbentuknya institusi yang memiliki fungsi menyediakan basis data kredit per sektor dan per daerah, guna memudahkan bank dalam mengukur risiko.

Ketiga, peningkatan peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan penguatan ketahanannya. Kebijakan untuk perbankan syariah akan ditempuh di antaranya dengan meningkatkan insentif untuk mendorong peningkatan modal, memfasilitasi pengembangan unit usaha syariah dan anak perusahaannya, serta memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah yang kompeten.

Keempat, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pembiayaan keuangan mikro dan penguatan ketahanannya. Kebijakan tersebut akan ditempuh di antaranya dengan, memberikan insentif untuk mendorong peningkatan modal, dan memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM BPR yang kompeten, serta mempertegas posisi BPR sebagai community bank.

Dalam upaya untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi, Bank Indonesia akan mengarahkan perbankan untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan.

Dalam hubungan tersebut, langkah yang akan dilakukan adalah memberikan acuan (benchmark) biaya dana, biaya overhead, premi risiko, dan margin keuntungan.

Dengan demikian bank dapat mengindentifikasi sumber inefisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi agar penetapan suku bunga kredit menjadi lebih wajar.

Efisiensi industri perbankan juga akan ditingkatkan dengan melakukan pendalaman pasar keuangan.

Langkah yang ditempuh misalnya bekerja sama dengan sejumlah instansi lain untuk mengkaji dan mendorong instrumen pasar uang jangka pendek yang dapat menjadi kompetitor dari kredit jangka pendek perbankan.

Sumber: VIVA news

BI: Ada Gejala Bubble di Bursa

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

Harga saham yang melenting tinggi mulai mengkhawatirkan. Sebagian analis menilai kenaikan harga saham sudah menimbulkan gejala bubble.

"Harga saham sekarang sudah melebihi nilai fundamentalnya," kata Perry Warjiyo, Kepala Riset Ekonomi dan Kebijkan Moneter Bank Indonesia seperti dikutip dari Bloomberg.

Perry yang juga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan apa pun metodologi yang dipakai menunjukkan telah terjadi gelembung di bursa. Karena itu, dia mengungkapkan Bank Indonesia sedang bersiap mengontrol arus dana yang masuk ke pasar saham untuk menjaga stabilitas keuangan.

Seperti diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi kemarin di level 2.898,58. Kinerja indeks ini merupakan salah satu dari 20 yang terbaik di Asia Pasific. Kenaikan indeks ini didorong oleh membanjirinya dana asing.

Namun, Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya mengatakan penguatan indeks menunjukkan kondisi real ekonomi sekarang. "Kondisi ekonomi menunjukkan pertumbuhan GDP dan inflasi yang moderat," katanya.

Para manajer investasi sendiri menilai belum ada gejala buble di bursa."Kondisi makro ekonomi kita tetap solid dan ini mendorong asing masuk," kata Vice President Bahana TCW Investment Management Soni Wibowo. Hal senada juga dikatakan Kepala Investasi Manulife Asset Management Raymond Gin. Dia mengatakan nilai saham sekarang masih wajar.

Sumber: Kontan Online

Kasus Pajak Tidak Berdampak ke Perbankan

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga, Winang Budoyo, menilai bahwa kasus makelar kasus (markus) pajak tidak berdampak terhadap industri perbankan Indonesia.

"Kasus markus pajak, hampir tidak ada dampaknya terhadap perbankan," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, industri perbankan sebagian besar memiliki kepatuhan membayar pajak yang tinggi karena harus dilaporkan dalam laporan keuangannya.

Winang mengatakan, industri perbankan akan terkena dampak jika salah satu debitur besar terkait markus pajak dan masuk ke pengadilan sehingga mempengaruhi kinerja dan pengembalian pinjaman ke bank.

Dia berharap kasus pajak ini cepat terselesaikan dan tidak memberikan dampak yang serius terhadap perekonomian Indonesia.

Kekhawatiran ini muncul karena pada pemberitaan sebelumnya dilaporkan ada 149 perusahaan yang bermasalah dengan pajak terkait dengan Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Sebanyak 149 perusahaan yang terkait pajak ini diungkapkan oleh Bambang Soesatyo, anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI usai bertemu Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri Jakarta, Kamis (1/4) pekan lalu.

Bambang menjelaskan, pengungkapan rekening mencurigakan milik Gayus sebesar Rp25 miliar yang diduga terkait kasus perpajakan, pencucian uang dan korupsi tersebut, merupakan kejahatan bagian terkecil saja.

Sumber: ANTARA News

BBJ Terapkan Perdagangan "Online"

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) melakukan perbaikan sistem perdagangannya dari perdagangan jarak jauh (remote trading) menjadi perdagangan "online".

Untuk itu manajemen BBJ telah melakukan penandatanganan penggunaan sistem perdagangan online bursa dan pialang dengan Trayport Exchange System dan Impo Tech, Kamis, kata Direktur Utama BBJ, Hasan Zein Machmud di Jakarta.

Ia mengatakan, penerapan sistem online tersebut dilakukan secara leasing atau sewa bukan beli utuh, dengan investasi sekitar Rp 10 miliar dengan masa kontrak selama tiga tahun. Dilakukan secara leasing dengan investasi Rp10 miliar, dengan masa kontrak tiga tahun.

"Sebenarnya perbaikan (upgrade) sistem perdagangan ini sudah direncanakan sejak 2006 lalu, namun terhadang masalah pendanaan maka baru bisa terwujud sekarang," katanya.

Hasan menambahkan, sistem perdagangan online ini diharapkan dapat mulai efektif beroperasi sekitar Oktober 2010.

Menurut Hasan, perbaikan sistem perdagangan dari remote trading menjadi online ini, dalam rangka untuk meningkatkan likuditas sentra komoditi dan diharapkan akan memudahkan bursa berjangka sebagai ujung tombak pemasaran untuk mendapatkan nasabah. "Karena dengan adanya sistem online ini, nasabah dapat mengakses dari mana pun," ujarnya.

Selain itu, katanya sistem online ini mampu menghasilkan efisiensi baiaya seperti memperkecil biaya pemasaran dari pialang berjangka, karena nasabah yang masuk tidak harus melalui pemasaran tatap muka.

Sumber: ANTARA News

ASEAN Siapkan Mata Uang Lokal Dalam Perdagangan Regional

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

Negara-negara Asia Tenggara sedang mempelajari cara-cara untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan intra-regional. Hal ini disampaikan Bank Sentral Vietnam pada Rabu (7/4).

Selama ini Dolar AS mendominasi dalam perdagangan global. Akan tetapi dengan terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur pasca krisis keuangan, terdapat ide untuk mengurangi ketergantungan terhadap greenback tersebut.

Negara-negara seperti China telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan mata uang mereka sendiri dalam upaya untuk menyederhanakan transaksi valuta asing untuk importir dan eksportir.

Pemimpin bank sentral dari 10 anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bertemu di kota Nha Thang Vietnam menjelang KTT tahunan pemimpin mereka yang akan diadakan di ibukota Hanoi pada Kamis dan Jumat. Dalam sebuah pernyataannya setelah pertemuan itu, Bank Negara Vietnam mengatakan bahwa, inisiatif untuk mempromosikan penggunaan mata uang regional dalam pembayaran komersial internal ASEAN adalah bagian dari kerjasama moneter.

Dikatakan para gubernur bank sentral juga memerintahkan sebuah studi sistem pembayaran regional untuk perdagangan komersial. Penggunaan mata uang lokal adalah bagian dari langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN untuk memperdalam integrasi ekonomi, yang juga termasuk menghancurkan hambatan tarif dan non-tarif perdagangan dan membangun infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara.

Kelompok ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam serta China, Jepang dan Korea Selatan meluncurkan perjanjian swap mata uang regional 120 miliar dollr AS. Ini memberi mereka jaring pengaman terhadap kekurangan likuiditas di masa depan.

Sumber: Warta-Ekonomi

Cadangan Devisa RI Diprediksi Tembus US$ 78 Miliar Akhir 2010

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

Cadangan devisa Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan di akhir tahun 2010 bisa mencapai US$ 78,5 miliar yang setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Jika angka itu tercapai, maka berarti terjadi kenaikan hingga US$ 12,4 miliar atau sekitar 18,7% dibandingkan cadangan devisa per akhir Desember 2009 yang sebesar US$ 66,104 miliar.

Demikian Laporan Perekonomian Indonesia 2009 : "Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional" yang dikutip detikFinance, Kamis (8/4/2010).

Sebagai catatan, cadangan devisa Indonesia hingga akhir triwulan I-2010 sudah mencapai US$ 71,8 miliar

Bank Indonesia menjelaskan, kenaikan cadangan devisa itu diharapkan bisa didukung dari surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang diharapkan bisa mencapai US$ 12,5 miliar di akhir 2010.

Surplus NPI itu diperkirakan bisa dicapai berkat prospek pemulihan perekonomian global. Surplus NPI diharapkan bisa didorong oleh membaiknya transaksi modal dan finansial.

Di pasar barang, kombinasi membaiknya permintaan eksternal dan kenaikan harga komoditas akan menopang kinerja nilai ekspor. Di sisi domestik, transmisi positifnya ekonomi global diprakirakan berdampak terhadap pertumbuhan kegiatan investasi dan konsumsi sehingga mendorong nilai impor.

Di sisi transaksi modal dan finansial, proses deleveraging yang mereda serta faktor kebijakan moneter global yang diprakirakan masih cukup akomodatif diprakirakan menopang arus dana masuk dalam bentuk portofolio, meski dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan periode-periode sebelumnya. atau setara dengan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sumber: Detik Finance

Pembayar Pajak Cuma 15 Juta Orang

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

Menteri Koordinator Perekonomia Hatta Rajasa mengatakan jumlah pembayar pajak di Indonesia masih sangat minim, hanya kurang dari 15 juta orang. Padahal, total penduduk Indonesia saat ini mencapai 230 juta jiwa.

"Ya memang sekarang ini pembayar pajak kita masih kurang dari 15 juta. Padahal penduduk kan 230 juta," katanya di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (8/4/2010).

Menurutnya, saat ini masih banyak ruang yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengenjot penerimaan pajak tahun ini. Namun, pemerintah juga merasa masih banyak hal yang harus diperhatikan supaya masyarakat bisa taat pajak.

"Jangan ada kebocoran lagi sehingga pembayaran pajak itu betul-betul masuk kas negara," ujarnya.

Ia mengatakan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,5% di tahun 2010 ini maka peluang naiknya penerimaan pajak juga masih terbuka lebar. Pasalnya, seiring dengan tumbuhnya pendapatan masyarakat maka jumlah setoran pajaknya juga akan bertambah.

"Mash ada potensi yang bisa kita gali untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Nah, nanti kalau pertumbuhan kita terus naik otomatis kan pendapatan naik, pajaknya juga naik," ujarnya.

Sumber: Detik finance

PLN Masih Cari Utang Rp 23 Triliun

Filed Under : by .......DEN MAZ NOERHIDAYAT.......

PT PLN (Persero) masih membutuhkan dana sekitar Rp 23 triliun, untuk memenuhi belanja modal mereka dari total Rp 73 triliun yang direncanakan pada 2010. Diperkirakan, sisa dana tersebut akan didapatkan dari kombinasi pinjaman perbankan, serta penerbitan obligasi, baik rupiah maupun dollar Amerika Serikat (AS).

Demikian disampaikan Direktur Keuangan PLN Setio Anggaro Dewo saat ditemui di Hotel Borobudur, Lapangan, Banteng, Jakarta, Kamis (7/4/2010).

"Kebutuhan dana sekitar Rp 73 triliun. Rp 50 triliun sudah didapat dari komitmen pinjaman pada tahun lalu. Sisanya akan didapatkan dari pinjaman dan obligasi. Juga tidak tutup kemungkinan obligasi dollar," jelas Dewo.

Menurutnya, rencana obligasi memang menjadi salah satu opsi namun belum dipastikan nilai dan kapan aksi tersebut bakal terlaksana. Perseroan masih harus menunggu finalisasi laporan keuangan mereka pada tahun buku 2009.

Untuk raihan pendapatan BUMN listrik selama tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp 145 triliun. "Itu sekitar Rp 145 triliun, sedangkan untuk bottom line masih harus menunggu finalisasi laporan. Kita akan lebih dari Rp 7 triliun. Tapi kita enggak bisa tahu berapa lebihnya karena ada forex gain," ungkapnya.

PLN akhir bulan Maret lalu memastikan akan menerbitkan obligasi senilai Rp 3 triliun. Dijadwalkan surat utang ini sudah dapat terbit pada bulan Juni 2010. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk membiayai pembangunan transmisi listrik pendukung proyek 10.000 MW tahap I.

"Saat ini kami sedang menyeleksi 9 underwriter (penjamin emisi). Semuanya perusahaan lokal," ujar. Kadiv Keuangan Korporat Direktorat Keuangan PLN Yusuf Hamdani waktu itu.

Saat ini perseroan tengah menyelesaikan audit laporan keuangan yang ditargetkan selesai awal bulan April 2010. "Jika bisa selesai April, maka obligasi bisa keluar pada bulan Mei atau Juni. Paling lambat Juni," jelasnya.

Obligasi ini akan diterbitkan dengan denominasi mata uang rupiah, dalam 2 bentuk yaitu obligasi konvensional dan sukuk.

sumber: Detik finance